• Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
No Result
View All Result
Home Berita

Tom Pasaribu; Akhirnya Anies Turut Menjadikan BUMD jadi Bancakan dengan Judul Reklamasi

Tim Redaksi KP3-I by Tim Redaksi KP3-I
23/07/2020
in Berita, News Flash, Politik, Press Release, Slider Utama
0
Kisruh RUU HIP, KP3i: Pancasila Diutak-atik Berarti Menganulir Kemerdekaan RI

Direktur Eksekutif KP3-I - Tom Pasaribu

20
SHARES
658
VIEWS
Bagikan Artikel ini

Pembangunan Jaya Ancol sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat
membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov.DKI Jakarta akhirnya jadi BUMD yang
dijadikan bancakan oleh orang-orang tertentu.
Pada Tahun 2000 dengan alasan reklamasi PT Pembangunan Jaya Ancol menjadi bancakan
yang terkenal dengan kasus”Ancolgate” Mungkin pejabat Ancol, pejabat DKI dan Anggota DPRD
sudah lupa dengan hal terbut, sayangnya saya tidak lupa dengan kasus “Ancolgate” karena saya
salah satu yang membongkar dan melaporkan kasus tersebut.
Kini Gubernur Anis memberikan ijin reklamasi Ancol dengan Alasan mengantisipasi banjir
dan perluasan dufan. yang membuat kita tidak habis akal adalah disaat Pemprov. DKI harus
memenuhi kewajibannya terhadap warga Jakarta untuk meringankan beban penderitaan rakyat
jakarta akibat-covid 19 melalui bansos, Pemprov. DKI tidak memiliki anggaran, namun ketika
memenuhi hak untuk pembangunan melalui reklamasi Ancol, segala upaya dan usaha dilakukan
agar anggarannya ada.
Sementara saat ini ada beberapa kasus yang belum tuntas dan belum terjamah di Ancol seperti
penjualan Gedung Cardova milik Ancol senilai Rp 70 miliar, pemborosan pembangunan mall
sebagai pusat perbelanjaan di dalam kawasan Ancol, penyewaan dan pengelolaan dermaga
kapal-kapal pribadi serta dermaga penumpang yang dikuasai beberapa anggota DPRD, sewa
lapak-lapak serta aset lahan yang hilang. Demikian juga pemanfaatan fasilitas olah raga,
pejalan kaki yang dimanfaatkan pengusaha restoran sehingga menimbulkan kemacetan
serta mengganggu rekreasi pengunjung yang lain. Kenapa tidak masalah-masalah yang ada
dituntaskan biar tidak semakin menumpuk?
Untuk menutupi masalah dengan menciptakan proyek baru adalah sebuah pemikiran yang keliru,
ini pendapat saya sesuai dengan pemahaman saya terhadap Pancasila dan Pembukaan UUD
1945 alinea ke IV.
Setelah PT PJA berdiri apa yang didapatkan rakyat jakarta dari keuntungan selama mengelola
Ancol? Sebab disaat PT PJA berdiri modal awalnya bersumber dari APBD DKI Jakarta, demikian
juga disaat PT PJA merugi akan meminta suntikan modal dari APBD DKI Jakarta. Sementara
APBD bersumber dari hasil jerih payah masyarakat Jakarta melalui pajak dan restribusi. Mau
tidak mau harus diakui bahwa pemegang saham Mayoritas PT PJA adalah seluruh warga
Jakarta. Meskipun warga Jakarta sebagai pemegang saham di PT PJA, ketika warga jakarta
berekreasi ke ancol tetap membayar sesuai tarif yang berlaku. Sayang tidak semua warga
jakarta, mengerti dan memahaminya sehingga mereka diam walaupun uangnya difoya-foyakan
untuk sesuatu hal yang hanya menguntungkan segelintir orang, atau rakyat Jakarta bermimpi
disiang bolong dengan harapan para anggota Dewan yang terpilih disaat pileg dapat
memperjuangkan hak dan kewajiban rakyat sebagaimana mestinya.
Ketika Anis masih berstatus calon gubernur pernah mewacanakan masuk ancol gratis apabila
terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dengan alasan ancol adalah wilayah publik yang tidak
dapat dipungut biaya masuk, terkecuali area-area wahana seperti, dufan, lumba-lumba dll. Tapi
sayang niat dan program baik yang diucapkan dimimbar debat terbuka, maupun saat bertemu
rakyat secara langsung, terlupakan setelah Anis terpilih menjadi Gub DKI Jakarta.
Akhirnya Anis turut mendukung BUMD menjadi bancakan.
Sial dan apes betul nasib kita warga jakarta dikibulin melalui kebijakan.

Tom Pasaribu

Direktur Eksekutif KP3-I

Tags: #aniesbaswedan#badanusahamilikdaerah#bumd#gerindra#golongankarya#indonesia#jakarta#jokowidodo#komitepemantaupemberdayaanparlemenindonesia#pdiperjuangan#pemerintah#pemprovdki#polti#prabowosubiato#Presidenjokowidodo#TNIKP3-IpancasilaRakyatreformasi
Share8Tweet5SendSendShare1
Previous Post

Tom Pasaribu; Minta Anies Jangan Jadikan Banjir Alasan Kebut Reklamasi Ancol

Next Post

Carut Marut Dunia Pendidikan Nasional

Tim Redaksi KP3-I

Tim Redaksi KP3-I

Tim Redaksi Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Related Posts

Empat Skenario Politik Membawa Rakyat Kejurang Perpecahan
Berita

Empat Skenario Politik Membawa Rakyat Kejurang Perpecahan

20/03/2023
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia
Berita

Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

17/03/2023
Kenapa Sembilan Bahan Pokok Melambung Tinggi Dan Mahal???
Berita

Kenapa Sembilan Bahan Pokok Melambung Tinggi Dan Mahal???

14/03/2023
Tepat Waktunya Rakyat Untuk Tidak Membayar Pajak
Arsip Berita

Tepat Waktunya Rakyat Untuk Tidak Membayar Pajak

02/03/2023
Lembaga Menko Polhukam, Jadi alat Penggiringan Opini
Berita

Lembaga Menko Polhukam, Jadi alat Penggiringan Opini

01/03/2023
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN
Berita

KORUPSI YANG SELALU DIPUPUK

08/02/2023
Next Post

Carut Marut Dunia Pendidikan Nasional

https://youtu.be/JTz9zij9Srg
  • Trending
  • Comments
  • Latest
(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

26/10/2020
Kisruh RUU HIP, KP3i: Pancasila Diutak-atik Berarti Menganulir Kemerdekaan RI

Tom Pasaribu; Akhirnya Anies Turut Menjadikan BUMD jadi Bancakan dengan Judul Reklamasi

23/07/2020
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

29/12/2022
Terima kasih kepada WHO atas perhatian dan tindak lanjut WHO atas surat KP3-I

Terima kasih kepada WHO atas perhatian dan tindak lanjut WHO atas surat KP3-I

30/01/2021
Empat Skenario Politik Membawa Rakyat Kejurang Perpecahan

Empat Skenario Politik Membawa Rakyat Kejurang Perpecahan

0

Fenomena Urbanisasi Pasca Lebaran; Transfer Orang Miskin Ke Kota

0

Soal Plt Pimpinan KPK, Tim Lima Serahkan Nama ke Presiden

0

“Selamatkan Century, Hukum Sudah Kiamat”

0
Empat Skenario Politik Membawa Rakyat Kejurang Perpecahan

Empat Skenario Politik Membawa Rakyat Kejurang Perpecahan

20/03/2023
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

17/03/2023
Kenapa Sembilan Bahan Pokok Melambung Tinggi Dan Mahal???

Kenapa Sembilan Bahan Pokok Melambung Tinggi Dan Mahal???

14/03/2023
Tepat Waktunya Rakyat Untuk Tidak Membayar Pajak

Tepat Waktunya Rakyat Untuk Tidak Membayar Pajak

02/03/2023

Recent News

Empat Skenario Politik Membawa Rakyat Kejurang Perpecahan

Empat Skenario Politik Membawa Rakyat Kejurang Perpecahan

20/03/2023
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

17/03/2023
Kenapa Sembilan Bahan Pokok Melambung Tinggi Dan Mahal???

Kenapa Sembilan Bahan Pokok Melambung Tinggi Dan Mahal???

14/03/2023
Tepat Waktunya Rakyat Untuk Tidak Membayar Pajak

Tepat Waktunya Rakyat Untuk Tidak Membayar Pajak

02/03/2023
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Hubungi Kami

GEDUNG KEDAI TEMPO

Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman. Jakarta Timur.
DKI Jakarta – Indonesia.
Kode pos : 13120

”KP3-I kp3iindonesia@gmail.com

”KP3-I (+6221) 22897860

”KP3-I
+62 812 8236 6843

Ikuti Kami

Instagram KP3-I

kp3iindonesia

kp3iindonesia
penyebar hoaks kebal hukum @jokowi ... https://kp3 penyebar hoaks kebal hukum @jokowi ...
https://kp3-i.com/polisi-harus-menangkap-jokowi-kasus-pemberitaan-bohong/
#trending #trendingnow #viral #fypシ #sosmed #tiktok #instagram #news #g20 #indonesia
Selamat Hari Pahlawan Nasional 2022. Jayalah Selal Selamat Hari Pahlawan Nasional 2022. Jayalah Selalu Negeriku!
.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. - Bung Karno.
.
#KP3-I #KP3-Indonesia #KP3IIndonesia #KomitePemantaudanPemberdayaanParlemenIndonesia
#Selamatharipahlawan #Selamatharipahlawannasional #selamatharipahlawan2022 
#tompas #tompasaribu
303 KEBAL HUKUM (DILINDUNGI) https://kp3-i.com/kon 303 KEBAL HUKUM (DILINDUNGI)
https://kp3-i.com/konsorsium-303-lebih-kuat-dan-hebat/
@listyosigitprabowo @mohmahfudmd @divisihumaspolri @kompolnas_ri @nikitamirzanimawardi_172 
#303 #judionline #nikitamirzani #endorse #fyp #tiktok #instagram #twitter #sambo #korupsi #kpk
PEMERINTAH PASTI TUMBANG! #viral #viralvideos #tre PEMERINTAH PASTI TUMBANG!
#viral #viralvideos #trending #trendingreels #hacker #hits #politik #kopi #instagram #instagood #instadaily #tiktok #tiktokindonesia
JOKOWI dan DPR TELAH MELANGGAR PANCASILA dan UUD19 JOKOWI dan DPR TELAH MELANGGAR PANCASILA dan UUD1945 SEBAGAI PEDOMAN BERNERGARA
@jokowi @kpu_ri @bpkriofficial
#viral #viralvideos #trending #trendingreels #hacker #hits #politik #kopi #instagram #instagood #instadaily #tiktok #tiktokindonesia
Instagram post 17932489073334936 Instagram post 17932489073334936
Follow on Instagram

Tiktok KP3-I

Ikuti TikTok KP3-I

Tweet info KP3-i

Tweets by kp3_i

  • Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact

Copyright © 2020 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

Copyright © 2020 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).