Jakarta — Eks Anggota Presidium Relawan Anies-Sandi Tom Pasaribu meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak mengumbar retorika terkait proyek reklamasi Ancol yang izinnya sudah dikeluarkan dalam bentuk surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.
Tom menilai, alasan Anies memberi izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektare untuk mengatasi banjir Jakarta terkesan mengada-ada.
Sebab, dalam catatan Tom, program tersebut tidak ada dalam 23 janji kampanye Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) ini mensinyalir, pelaksanaan proyek Reklamasi Ancol dikebut berkaitan erat dengan kunjungan pimpinan KPK baru-baru ini ke Kantor Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat .
“Bisa jadi, kunjungan KPK ke kantor Gubernur Jakarta kemarin membahas Reklamasi Ancol agar dapat berjalan mulus, karena setelah kunjungan tersebut proyek reklamasi Ancol langsung dikebut,” kata Tom dalam keterangannya, Senin (20/7/2020).
Hal lain dari pertemuan itu bisa juga untuk menutup beberapa kasus besar di Pemprov DKI Jakarta, yang dalam pantauan KPK diduga ada praktik-praktik korupsi. Seperti pengadaan barang jasa yang penuh dengan rekayasa, kasus rehab dan pengadaan di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
Jika betul demikian, masihkah layak kita percaya dengan lembaga KPK, ujar Tom.
“Sadarkah KPK, bahwa akibat ulah KPK saya yang jadi korban dengan situasi ini. Saat ini untuk menyelamatkan beberapa kasus, Saya dikatakan diberikan oleh Pemprov. DKI Proyek 1 Triliun di Jakarta Utara,” ungkap Tom tanpa menjelaskan kasus yang dimaksud.
“Kalau saya sendiri yang jadi korban tidak jadi masalah, tapi lihat, masyarakat yang ekonominya lemah dan susah untuk makanpun sudah susah, tapi masih tega mengorbankan rakyat, demi untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok, dengan alasan penanganan banjir, bagaimana kalau Jakarta masih tetap banjir, apakah KPK, Gubernur Anies dan DPRD yang menderita?,” cetus Tom.
Karena itu, Tom juga mendesak Gubernur Anies berhenti merangkai kata-kata yang ujungnya hanya akan merugikan warga Jakarta.
“Hentikanlah cerita kosong membangun untuk rakyat Jakarta. Bekerjalah sesuai dengan ajaran Pancasila dan Pembukaan UUD 45. Atau KPK, Gub Anies, DPRD DKI Jakarta kalau tidak suka, dorong saja Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 supaya dihapus,” katanya geram.
“Saya berharap kalaupun proyek ini tetap dipaksakan silahkan, tapi kalau Jakarta masih tetap banjir nanti bulan Desember atau Januari, semua yang menyetujui dan mendukung proyek Reklamasi Ancol harus mengundurkan diri dari posisi masing-masing. Dan penegak hukum langsung saja menangkap semua yang terlibat,” tegas Tom.
