JAKARTA, Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 dinilai tidak selaras, alias tidak senafas hingga ke bawah. Bahkan terkesan ada sosok atau kekuatan yang mencoba melawan secara halus kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan kegaduhan. “Padahal sudah tegas, Presiden Jokowi mengatakan vaksinasi gratis ditanggung negara karena dibiayai APBN. Namun seolah ada “presiden bayangan” yang mengeluarkan kebijakan sebaliknya, yakni vaksinasi berbayar,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I).
Padahal, kata Tom, sesuai dengan Konstitusi yang berlaku sampai saat ini, sangat jelas bahwa NRI memiliki seorang presiden dan wakil presiden. Dalam UUD 1945, disebutkan Presiden Indonesia memegang dua jabatan, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kepala negara adalah sebuah jabatan yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. “Anehnya, ada bayang-bayang sosok presiden yang kadang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden yang asli,” ungkapnya.
Akhir Tahun lalu pemerintah sudah mengatakan telah memesan 600 juta vaksin untuk rakyat indonesia dengan asumsi dua kali vaksin.
Terkait vaksin berbayar, sambung Tom lagi, bahwa pembelian vaksin dibeli tidak melalui APBN tetapi menggunakan dana BUMN. Namun disisi lain keluar pernyataan Meneg BUMN bahwa beberapa BUMN mendesak dan membutuhkan suntikan modal agar perusahaan pelat merah tersebut sehat.
Selain mempermasalahkan soal “Presiden Bayangan”, Tom juga menyoroti pernyataan Wakil Presiden yang menyatakan pemerintah kewalahan menghadapi situasi dan kondisi Covid-19 saat ini. Alasannya, penyebaran virus covid-19 terus meningkat setiap hari. “Namun tiba-tiba ada wapres bayangan mengeluarkan pernyataan bahwa penanganan virus covid-19 dapat ditangani dengan baik.”
Dengan kondisi tersebut, Tom mengibaratkan bahwa Indonesia saat sedang dikemudikan sopir tembak, seperti bus metromini, meskipun sopir tersebut kelakuannya ugal-ugalan dalam mengemudi yang membuat rasa takut dan mengancam keselamatan jiwa, tetapi penumpangnya tetap diam.
Tom mengaku tak tahu, apa yang terjadi dengan sistem pemerintahan di negeri ini. Karena itu, pihaknya mendesak agar Presiden Jokowi bersuara lebih keras. “Sehingga kami sebagai rakyat mengerti kebijakan dan pernyataan presiden mana yang harus kami ikutkan,” imbuhnya.
Yang jelas, sambung Tom, rakyat butuh informasi yang benar dari Presiden yang asli sebagai pencerahan dan menghilangkan kebingungan yang sedang dihadapi rakyat disituasi dan kondisi saat ini, biar tidak terjadi kegaduhan dan preseden buruk. Sebab dalam situasi ini kami sebagai rakyat yang selalu disalahkan.
Kami sangat menyadari hidup di dunia ini sudah tidak adil, tapi mbok sedikit bermoral lah, Semoga Tuhan Memberkati Rakyat Indonesia.
