JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Sikap ‘kekeuh’ Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengabaikan perintah Pemerintah Pusat, tentang sidang paripurna istimewa penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengundang tanda tanya banyak pihak.
Om Pras (panggilan akrab Prasetio) jangan mengganggap bahwa posisinya sebagai orang nomor satu di dewan adalah jabatan yang mengatur DPRD DKI Jakarta. Sebab, lima pimpinan DPRD DKI bersifat kolektif kolegial.
Om Pras jangan juga lupa bahwa yang merubah pelantikan Gubernur dipindah ke Istana Negara adalah ide dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena sebelum Jokowi Presiden semua Gubernur dilantik oleh Presiden Cq Mendagri di daerah wilayah masing-masing.
Mengingat era Presiden Jokowi melantik Gubernur di Istana itulah, maka Mendagri menerbitkan ‘Surat Edaran’ bernomor: SE.162/3484/OTDAuntuk menyamakan persepsi kebijakan Presiden atas perubahan pelantikan Gubernur itu.
Bagi kita paripurna maupun tidak paripurna sebenarnya tidak ada masalah, tapi jangan juga keributan yang terjadi di internal Om Pras dibawa-bawa ke masyarakat. Sebab sikap Om Pras ini jelas membuktikan perlawanan terhadap kebijakan Presiden Jokowi, yang mana Presiden Jokowi diusung oleh Partai PDIP, sama dengan partainya Om Pras juga.
Selain itu juga, izinkan saya mengingatkan Om Pras bahwa beliau pernah menyetujui APBD-P tahun 2014 meskipun saat itu belum terbentuk perangkat Dewan.
Hemat saya, janganlah Om Pras justru ikut menggembosi PDIP tapi berusahalah untuk menaikkan citra PDIP yang saat ini sedang terpuruk.
Meskipun, mungkin Om Pras di setir dari Teuku Umar, seharusnya Om Pras berani mengingatkan agar PDIP tidak mengulang kesalahan yang terjadi di Tahun 1999 – 2004. Jadikanlah pengalaman itu sebagai guru.
Sebagai Pimpinan 106 anggota politisi Kebon Sirih, Om Pras mestinya menjadi penyejuk, dengan cara terlebih dahulu meminta masukan dari Presiden Jokowi maupun dari Mendragri Tjahjo Kumolo, tentang apa resistensinya jika Paripurna Istimewa Pak Anies & Pak Sandi tidak digelar oleh Om Pras? Sebelum semuanya terlambat!
Sebab fraksi-fraksi lain di dewan seluruhnya sudah setuju untuk melaksanakan Paripurna Istimewa. Tapi kalau itu memang kehendak politik pribadi Om Pras, sudah sebaiknya Partai Banteng berpikir ulang dengan posisi Om Pras sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. (aim)
https://www.teropongsenayan.com/73408-mendudukkan-kehendak-pribadi-om-pras-atau-perintah-teuku-umar/rubrik-bisnis
