Hingar bingar poltik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari strategi politik Jokowi dalam penentuan Capres tahun 2024.
Partai sebagai pilar demokrasi tidak dapat berbuat apa-apa dalam menentukan Calon Presiden Tahun 2024, hal tersebut disebabkan bahwa 9 partai yang memiliki keterwakilan di DPR telah terjebak dengan umpan yang diberikan Jokowi.
Bahkan Nasdem yang telah mendeklarasikan Calon Presidennya tidak tertutup kemungkinan akan mencabut dukungan terhadap Calon Presiden yang sudah di deklarasikan, untuk mewujudkan keinginan Jokowi tetap terpilih menjadi Presiden pada tahun 2024, atau harus mendukung calon yang telah disiapkan oleh Jokowi.
Adapun alasan Jokowi harus tetap jadi Presiden adalah dikarenakan Mega Proyek IKN dan Kereta cepat serta kasus Ijazah Palsu yang saat ini sedang bergulir dipengadilan. Kekhawatiran Jokowi gagalnya mega proyek IKN dan Kereta cepat akan berbahaya terhadap dirinya, dan berdampak luas terhadap posisi keluarga bila tidak menjadi Presiden, sebab mega proyek tersebut akan menjadi sebuah temuan korupsi bila tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Beberapa skenario sudah mulai berjalan dengan baik, diantaranya membiarkan penanganan hukum yang tidak transparan serta amburadul, korupsi yang semakin menjamur, membuat pernyataan-pernyataan yang melemahkan lembaga hukum termasuk KPK agar tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), serta mengusulkan KPK tidak menindak kepala daerah. Penuntasan kasus pembunuhan Bhrigadir Yosua yang tidak berkeadilan, penuntasan Pembunuhan massal di stadion kanjuruhan Malang, pencurian identitas, membebaskan pengusaha yang mencuri uang rakyat atas nama investasi bodong seperti Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya yang merugikan rakyat hingga Rp 15 Triliun, sementara investasi lainnya, EDC Cash, NET 89, Indra Ken, Dony Salmanan dll prosesnya tidak jelas. Hal yang sangat menarik hasil penipuan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut hasilnya di sita untuk negara, pembiaran terhadap beroperasinya judi online.
Kekuatan Buzzer yang dimiliki Jokowi masih tetap dominan dan kuat seperti pada saat mencalonkan Gub DKI Jakarta Tahun 2012, Capres Tahun 2014 dan Capres 2019, penggiringan opini yang begitu dahsyat membuat para elit poltik maupun masyarakat termakan isu yang digulirkan, seperti opini mobil Esemka, ttidak akan menggunakan program BLT, pengembalian indosat, Nawacita, tidak boleh rangkap jabatan, putrinya kalah tes PNS, tidak akan bagi-bagi jabatan, swasembada pangan,dll. Silahkan buktikan sendiri program-program tersebut dijalankan apa tidak, sesuai dengan kenyataan.
Disisi lain meskipun Jokowi telah dengan sengaja merusak Agenda Reformasi melalui Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, melalui pencalonan anak dan menantunya menjadi Walikota Solo dan Wali Kota Medan, tidak satupun partai atau elit politik yang mengingatkan bahwa langkah tersebut telah menghianati agenda reformasi, atas keberhasilan tersebut saat ini Gibran dan Boby digadang-gadang menjadi Gubernur, demikian juga dengan Kaesang digadang-gadang menjadi Walikota pada tahun 2024. (Kerajaan Indonesia Baru “Jokowi Family”)
Semua pejabat negara, elit politik, Capres maupun partai berlomba-lomba melakukan pendekatan kepada Gibran dan Bobby untuk melakukan loby-loby politik, untuk memberikan dukungan. Sementara Jokowi bersikukuh akan tetap menjadi Presiden tahun 2024 daripada menjadi pesakitan setelah tidak menjadi Presiden.
Langkah Jokowi tersebut dapat dipastikan akan berhasil dikarenakan partai maupun elit politik sudah tidak dapat berkutik karena sudah masuk perangkap Jokowi melalui jabatan-jabatan yang telah dibagi-bagi, pembagian jatah melalui APBN, Korupsi, sama-sama berkhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945.
PDIP mencoba melakukan perlawanan dengan halus melalui pemilihan proporsional tertutup, namun mendapat penolakan dari 8 Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPR, mengingat Ketua Maahkamah Konstitusi adalah Ipar Jokowi kecil kemungkinan proporsional tertutup dikabulkan oleh MK.
Untuk menggagalkan niat dan Langkah Jokowi yang telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 harapan dan benteng terakhir adalah rakyat sebagai pemilik suara pada pemilu tahun 2024, apakah rakyat akan terjebak dengan langkah Jokowi? Melalui opini-opini yang dikembangkan oleh Buzzer.
Tom Pasaribu S.H, M.H
