JAKARTA – Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), mensinyalir adanya pelanggaran prosedur dalam proses lelang e-katalog pengadaan barang kategori beton yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Divisi Hukum KP3I, Renhad menyebut, dokumen surat permohonan BPPBJ DKI yang berisi permohonan penambahan kategori pada katalog lokal di BPPBJ DKI kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tak bisa menjadi dalil pembenaran atas pelanggaran prosedur yang dilakukannya.
“Itu (surat jawaban LKPP) justru memperkuat bukti jejak pelanggaran yang sistematis, yang direncanakan BPPBJ. Karena, surat LKPP menekankan bahwa perusahaan penyedia katalog elektronik mutlak harus berbadan usaha prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal alias agen prinsipal,” kata dia, Senin (7/10/2019).
Menurutnya, bila mengacu pada surat jawaban LKPP kepada BPPBJ DKI, semestinya BPPBJ melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan prinsipal produsen terlebih dahulu. Apabila prinsipal produsen tidak ada yang memenuhi syarat, kata dia, maka langkah BPPBJ memilih perusahaan penyedia jasa yang memiliki izin usaha jasa konstruksi dan sertifikat badan usaha.
“Tetapi ini kan tidak, tahapan seleksi atau evaluasi terhadap prinsipal produsen untuk kategori beton, precast dan beton rapid setting tidak pernah dilakukan, dan BPPBJ langsung meloloskan perusahaan jasa konstruksi,” tuturnya.
Lebih lanjut Renhad mengatakan, dalam catatan KP3I, dari 35 perusahaan yang lolos e-katalog lokal, terdapat beberapa perusahaan prinsipal produsen beton, precast dan rapid setting sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf F Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.
Tahapan prosedur yang dilaksanakan BPPBJ setelah itu, kata dia, mereka harus melakukan seleksi dan evaluasi terlebih dahulu terhadap produsen prinsipal sebagaimana dengan katalog lokal lainnya seperti hotmix, marka jalan, ban dan accu, pengolahan air limbah, sumur resapan, dan penerangan jalan umum.
“Tapi, anehnya, katalog lokal untuk beton, precast, dan beton rapid setting dokumen persyaratannya berubah sendiri. Bukan prinsipal produsen atau distributor/agen,” katanya.
“Lagipula, ini kan Ibu Kota Jakarta, di sini ada banyak perusahaan penyedia katalog elektronik berbadan usaha prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal alias agen prinsipal, sebagaimana perintah LKKP. Kalau di daerah, mungkin bisa jadi prinsipal produsen tidak tersedia,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi tudingan KP3I, Kepala BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, Blessmiyanda membantah pihaknya disebut melakukan pelanggaran dalam proses katalog lokal. Bless mengaku, pihaknya telah melaksanakan seluruh prosedur sesuai dengan LKPP RI. Termasuk, perihal sasaran penyedia barang/jasa konstruksi.
“Untuk katalog beton adalah terpasang, sesuai Undang-undang Jasa Konstruksi adalah yang memiliki IUJK (izin usaha jasa konstruksi-red) yang memiliki SBU (sertifikat badan usaha),” ucap Bless.
Saat ditanya mengapa dalam lelang pengadaan barang kategori beton, BPPBJ tidak menyeleksi perusahaan prinsipal produsen, tetapi langsung menggandeng penyedia usaha jasa konstruksi, ia berdalih bahwa yang terpenting perusahaan itu terdaftar memiliki IUJK.
“Kalau ada boleh, enggak masalah. Faktanya, ada enggak produsen yang punya IUJK?. Rata-rata mereka hanya punya izin industri tidak punya IUJK,” kata dia.
Pihaknya lanjut Bless juga mengaku telah menyeleksi perusahaan-perusahaan prinsipal produsen, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan LKPP Nomor 11/2018. Namun, mereka tidak ada yang memiliki IUJK.
“Pasti (diseleksi). Pemilihan penyedia kan dilakukan terbuka melalui portal LPSE dan jakarta.go.id. Siapapun penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan memiliki kemampuan dapat diterima,” tuturnya.
Ia justru menuding KP3I telah berkolaborasi dengan salah satu peserta penyedia. “Itu KP3I, direkturnya ada indikasi hubungan dengan penyedia,” tukasnya.
https://megapolitan.okezone.com/read/2019/10/07/338/2113779/lelang-proyek-beton-bppbj-pemprov-dki-dipersoalkan
