• Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
No Result
View All Result
Home Berita

Kenapa Menteri BUMN diam Dengan Kasus Antam???

Tom Pasaribu SH.,M.H. by Tom Pasaribu SH.,M.H.
02/08/2023
in Berita, Hukum, kp3-iTV, Politik, Press Release, Slider Utama
0
Kenapa Menteri BUMN diam Dengan Kasus Antam???
5
SHARES
160
VIEWS
Bagikan Artikel ini

Menteri BUMN Erick Tohir yang biasanya galak untuk menuntaskan kasus korupsi takut membongkar kasus ekpor-impor dan tambang ilegal emas dan nikel, semenjak kasus PT Antam merebak Menteri BUMN irit memberikan pernyataan, biasanya sangat cepat dan tanggap bila ada BUMN yang tertangkap korupsi, tapi kenapa dalam kasus PT Antam Menteri mati kutu?

Seharusnya Menteri BUMN lebih fokus dengan kasus PT Antam dalam kasus emas dan nikel, kalau Erick Tohir sebagai Menteri berani membongkar kasus emas dan nikel serta tambang ilegal, ribuan triliun uang rakyat akan terselamatkan.

Sikap menteri BUMN terhadap kasus PT Antam patut dipertanyakan, apakah karena keluarga memiliki perusahaan tambang? Atau ada anak perusahaan yang tersenggol dengan PT Antam?

Kasus PT Antam mungkin akan hilang dan tidak tuntas seutuhnya, melihat kinerja Kejagung dalam menangani kasus PT Antam yang mulai mengarahkan perhatian publik ke perusahaan-perusahaan tambang di daerah, sementara kasus besar PT Antam dengan PT. JTU, PT. LLP, PT.RRC, PT. UD, PT IKS, PT. KUPM, PT. BSI dan PT LM tidak dilanjutkan dengan serius, Kejagung justru menggiring opini dalam kasus-kasus lain seperti BTS yang merugikan negara sebesar Rp 8 triliun, sementara kasus emas dan nikel kemungkinan besar merugikan keuangan negara ribuan triliun.

Sebaiknya Menteri BUMN serius membantu penegak hukum untuk menuntaskan PT Antam dengan memberikan data-data tambahan, toh juga sebelum menjadi Menteri Erick Tohir katam dalam urusan tambang, agar para pencuri uang rakyat di PT Antam melalui tambang terbongkar sebagaimana mestinya.

 

Jakarta, 2 Agustus 2023

Tom Pasaribu, S.H, M.H

Share2Tweet1SendSendShare
Previous Post

Pemilu Curang???

Next Post

Kenapa Ibukota harus Pindah Ke IKN Tahun 2024?

Tom Pasaribu SH.,M.H.

Tom Pasaribu SH.,M.H.

Non Government Organization No. Inventarisasi : 104/D.I/2001 No. inventaris BKB-DKI : 41/STTPKO/K/XII/2004 Telepon : 021-22897860

Related Posts

Jokowi Presiden Inkonstitusional
Arsip Berita

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia
Berita

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut
Arsip Berita

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK
Arsip Berita

PRESS RELEASE

21/06/2025
Partai dan Elite Politik Harus Bertanggung Jawab!!
Arsip Berita

SURAT TERBUKA KE PRABOWO

15/06/2025
Kenapa harga BBM tidak turun, meski harga minyak dunia sudah turun
Arsip Berita

Politik Sapu Jagad

09/04/2025
Next Post
Kenapa Ibukota harus Pindah Ke IKN Tahun 2024?

Kenapa Ibukota harus Pindah Ke IKN Tahun 2024?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://youtu.be/JTz9zij9Srg
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

26/10/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

29/12/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

Membongkar Gurita Bisnis Yang Dilindungi Polri, KPK, Kejaksaan dan BIN

16/01/2023
(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

26/10/2020
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

0

Fenomena Urbanisasi Pasca Lebaran; Transfer Orang Miskin Ke Kota

0

Soal Plt Pimpinan KPK, Tim Lima Serahkan Nama ke Presiden

0

“Selamatkan Century, Hukum Sudah Kiamat”

0
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025

Recent News

Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Hubungi Kami

GEDUNG KEDAI TEMPO

Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman. Jakarta Timur.
DKI Jakarta – Indonesia.
Kode pos : 13120

”KP3-I [email protected]

”KP3-I (+6221) 22897860

”KP3-I
+62 812 8236 6843

Ikuti Kami

TikTok Kp3-i

Tweet info KP3-i

Tweets by kp3_i

  • Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).