• Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
No Result
View All Result
Home Berita

Game Pemilu, Pilpres Tahun 2024

Sang Kreator Politik Paling Wahid Di Indonesia

Tom Pasaribu SH.,M.H. by Tom Pasaribu SH.,M.H.
30/08/2023
in Berita, Hukum, kp3-iTV, News Flash, Politik, Press Release, Slider Utama
0
Game Pemilu, Pilpres Tahun 2024
1
SHARES
33
VIEWS
Bagikan Artikel ini

Pemilu dan Pilpres Tahun 2024 akan menjadi pertarungan antara Partai Politik, Relawan dan Pancasila, Partai politik dan relawan didirikan sesuai dengan UUD pasal 28; Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dalam undang-undang, sementara Pancasila adalah asas atau pondasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepentingan Partai untuk selalu memenangkan Pemilu, Pilpres dan Pilkada bertujuan untuk menguasai Parlemen dan Pemerintahan, dan sebagai ajang prestasi bagi Partai pemenang, sehingga dalam pertarungan Pemilu, Pilpres dan Pilkada selalu dibayang-bayangi intimidasi, kecurangan, politik adu domba, politik bumi hangus, politik rawe-rawe rantas malang-malang putung.

Gaya perpolitikan ini lahir di Indonesia semenjak Pemilu Tahun 1999, melalui Amandemen UUD 1945 yang awalnya dilakukan hanya untuk membatasi masa jabatan Presiden, namun melebar kemana-mana, tanpa memperhitungkan efek jangka panjang. Amandemen terhadap Konstitusi UUD 1945 dalam waktu yang singkat dilakukan selama 4 kali, mungkin menurut pemikiran para pengusul dikala itu untuk memperkuat Pemerintahan NKRI, atau mengambil kesempatan dalam kesempetin untuk dapat berkuasa melalui amandemen yang diusulkan.

Tanpa disadari ternyata Amandemen UUD 1945, harus merubah konstruksi pemerintahan serta sistemnya 360 derajat, disamping itu Indonesia yang awalnya sebagai penganut konsep hukum Rule Of Law (Negara hukum, dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara), perlahan tapi pasti mulai bergeser menganut konsep kekuasaan.

Disisi lain Pemilu dan Pilpres mulai dipengaruhi oleh berita hoaks dan pencitraan yang diawali pada saat Pilkada DKI 2012, untuk mengelola berita hoaks dan pencitraan dibentuk kelompok-kelompok yang diberikan label Buzzer, yang bertugas untuk menguasai dan menggiring opini dimedia sosial maupun media cetak dan online. Akhirnya berita hoaks dan pencitraan menjadi alat baru bagi dunia perpolitikan di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan kemenangan yang diraih pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012, serta Pemilu dan Pilpres Tahun 2014, yang memenangkan pertarungan adalah kelompok yang mampu mengelola berita hoaks dan pencitraan yang dibarengi dengan kecurangan.

Kemudian pada Pilkada DKI Jakarta 2017, pertarungan yang begitu sengit antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi melahirkan sebuah istilah baru dalam dunia perpolitikan Indonesia yang disebut dengan politik identitas, semua cara dilakukan untuk memenangkan Ahok-Djarot dikala itu, politik identitas menjadi sebuah alat dalam dunia politik, sayangnya demokrasi di Indonesia semakin mundur atas intervensi dan campur tangan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri untuk memenangkan Ahok-Djarot.

Anehnya isu politik identitas pada Pemilu dan Pilpres tahun 2019 hilang dari dunia politik, yang menguasai lapangan pada Pilpres 2019 adalah pencitraan dan berita hoaks, serta kasus kerusuhan mei 1998, pencitraan dan berita hoaks tidak mampu diandalkan untuk memenangkan Pilpres maka ditempuh sebuah jalan pintas melalui kecurangan dengan mengeluarkan Peraturan PKPU No 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, yang bertentangan dengan UUD 1945.

menghadapi Pilpres Tahun 2024 yang akan datang, Joko Widodo berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden untuk yang ketiga kalinya, melalui relawan yang dimiliki Joko Widodo isu 3 periodepun masif dimainkan melalui media sosial, media cetak dan online, beberapa anggota DPR dan Partai politik tidak ketinggalan menjadi corong 3 periode, bahkan beberapa menteri berani berterus terang agar Joko Widodo diberikan kesempatan Presiden 3 periode, atau diperpanjang sampai tahun 2027, segala upaya dilakukan untuk memuluskan skenario tersebut, persis seperti yang dilakukan ketika mau jadi Capres pada Pilpres tahun 2014, skenario tersebut gagal. Namun Joko Widodo tidak menyerah begitu saja, melalui relawannya Joko Widodo membuat skenario baru melalui relawan dan beberapa partai agar Putra mahkota didorong menjadi Capres ataupun Cawapres pada Pilpres tahun 2024, untuk memuluskan skenario tersebut maka batas usia Capres dan Cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusional (MK). Mengingat Ketua MK adalah ipar Joko Widodo, mungkinkah keputusan atas gugatan batas usia dikabulkan?

Gagalnya skenario yang dimainkan Joko Widodo berdampak terhadap penentuan Capres dilakukan partai politik, isu politik identitaspun muncul kembali dari gorong-gorong entah siapa yang menggaungkan, pertarungan penentuan Capres semakin memanas, namun partai Nasdem berani dengan lantang mengumumkan Capresnya walaupun harus menerima segala resiko atas keputusannya, walaupun partai Nasdem harus menelan pil pahit dengan dijeratnya sekjen partai Nasdem menjadi tersangka kasus korupsi.

Melihat suhu politik yang semakin memanas serta adanya rasa takut partai politik  dalam menentukan Capresnya, seolah-olah Capres yang ditetapkan harus mendapat persetujuan Joko Widodo, apalagi melihat sikap politik Joko Widodo yang selalu berubah-ubah  terhadap Capres, sepertinya  ada skenario agar Presiden Tahun 2024 harus sesuai dengan keinginan Joko Widodo, hal tersebut semakin terjawab atas pernyataan Joko Widodo, “Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024” pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media masa nasional di Istana Kepresidenan tanggal 29 Mei 2023. Sikap Joko Widodo tersebut dianggap sebagai kekuatan, padahal sikap tersebut membuktikan rasa takut yang dimiliki Joko Widodo bila tidak menjabat Presiden.

Rasa takut tersebut semakin nyata dengan mencuatnya beberapa kasus besar, yang patut diduga melibatkan petinggi partai dan pejabat negara yang dijadikan sebagai alat bargaining sehingga  penanganan kasus tersebut tidak maksimal antara lain, Kasus 349 triliun di kemenkeu, kasus 189 triliun tambang ilegal emas, kasus import emas 47,1 triliun, kasus korupsi BTS sebesar Rp 8 triliun, kasus ekport ilegal nikel 5000 ton, perputaran uang judi online Rp 81 triliun, uang kejahatan lingkungan Rp 1 triliun mengalir ke partai politik, Kasus CPO yang melibatkan Menko Perekonomian, Korupsi Di ESDM, Korupsi di Kemenhub, Korupsi di Kementerian Pertahan pengadaan satelit.

Disisi lain opini yang dikembangkan menjelang Pilpres tahun 2024 adalah kasus kejahatan kerusuhan Mei 1998, untuk menjatuhkan salah satu Capres yang sedang digadang-gadang dalam perhelatan Pilpres 2024.

Apakah Capres Tahun 2024 yang sudah ditetapkan partai saat ini akan terus bertahan atau salah satu menjadi pemenang kontestan Pilpres tahun 2024? Atau  ???

Sementara kepentingan relawan dalam hajatan Pilpres Tahun 2024 hanya sekedar menjalankan pesanan sang majikan sesuai dengan target yang harus dicapai, dengan iming-iming mendapat jabatan bila pertarungan sudah dimenangkan, namun tidak semua relawan memiliki sikap yang demikian, sebab ada juga relawan yang dibentuk karena prinsip sebagai ajang pelampiasan strategi politik yang tersendat.

Sedangkan Pancasila sangat besar berkepentingannya dalam Pilpres Tahun 2024 untuk mempertahankan keberlangsungan pemerintahan negara indonesia serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengacu pada Pembukaan UUD 1945, bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan; Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka pada perhelatan Pilpres Tahun 2024 Pancasila akan menunjukkan kemampuannya sebagai pemenang dalam kontestan Pilpres Tahun 2024 untuk mengambil alih kembali pemerintahan negara indonesia, dalam hal ini sedikit sulit dicerna bila memakai logika berpikir serta hitung-hitungan politik, sebab Pancasila memiliki Ruh yang begitu kuat dan dahsyat dalam menjaga dan melindungi rakyatnya. Atas dasar tersebutlah maka “Suara Rakyat Indonesia adalah Suara Tuhan”.

Sepertinya pada Pemilu dan Pilpres tahun 2024 akan terjadi sesuatu hal diluar nalar dan logika berpikir, walaupun Joko Widodo, partai Politik maupun relawan menempuh segala cara untuk memenangkan Capres masing-masing. Namun usaha dan upaya yang dilakukan sepertinya akan sia-sia, melihat strategi, kinerja, dan gerakan Pancasila yang terstruktur, terukur, dan secara masif dengan gayanya yang silent, demi mempertahankan kedaulatan rakyat dan keutuhan NKRI yang sejatinya.

Selamat Atas kemenangan Pancasila dalam perhelatan Pemilu dan Pilpres Tahun 2024…Merdeka

 

Sianjur Mula-mula, 30 Agustus 2023

 

Penulis:

Tom Pasaribu12 S.H,M.H

ShareTweetSendSendShare
Previous Post

Kenapa Ibukota harus Pindah Ke IKN Tahun 2024?

Next Post

Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?

Tom Pasaribu SH.,M.H.

Tom Pasaribu SH.,M.H.

Non Government Organization No. Inventarisasi : 104/D.I/2001 No. inventaris BKB-DKI : 41/STTPKO/K/XII/2004 Telepon : 021-22897860

Related Posts

Pemerintah Menyelamatkan Uang Apa Manusia? ( Pulau Rempang )
Berita

Pemerintah Menyelamatkan Uang Apa Manusia? ( Pulau Rempang )

14/09/2023
Game Pemilu, Pilpres Tahun 2024
Arsip Berita

Pertumbuhan Ekonomi vs Stunting Berdasarkan Pancasila

11/09/2023
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK
Berita

Surat Terbuka

05/09/2023
Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?
Arsip Berita

Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?

04/09/2023
Kenapa Ibukota harus Pindah Ke IKN Tahun 2024?
Berita

Kenapa Ibukota harus Pindah Ke IKN Tahun 2024?

15/08/2023
Kenapa Menteri BUMN diam Dengan Kasus Antam???
Berita

Kenapa Menteri BUMN diam Dengan Kasus Antam???

02/08/2023
Next Post
Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?

Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://youtu.be/JTz9zij9Srg
  • Trending
  • Comments
  • Latest
(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

26/10/2020
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

29/12/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

Membongkar Gurita Bisnis Yang Dilindungi Polri, KPK, Kejaksaan dan BIN

16/01/2023
Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

26/10/2022
Pemerintah Menyelamatkan Uang Apa Manusia? ( Pulau Rempang )

Pemerintah Menyelamatkan Uang Apa Manusia? ( Pulau Rempang )

0

Fenomena Urbanisasi Pasca Lebaran; Transfer Orang Miskin Ke Kota

0

Soal Plt Pimpinan KPK, Tim Lima Serahkan Nama ke Presiden

0

“Selamatkan Century, Hukum Sudah Kiamat”

0
Pemerintah Menyelamatkan Uang Apa Manusia? ( Pulau Rempang )

Pemerintah Menyelamatkan Uang Apa Manusia? ( Pulau Rempang )

14/09/2023
Game Pemilu, Pilpres Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi vs Stunting Berdasarkan Pancasila

11/09/2023
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

Surat Terbuka

05/09/2023
Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?

Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?

04/09/2023

Recent News

Pemerintah Menyelamatkan Uang Apa Manusia? ( Pulau Rempang )

Pemerintah Menyelamatkan Uang Apa Manusia? ( Pulau Rempang )

14/09/2023
Game Pemilu, Pilpres Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi vs Stunting Berdasarkan Pancasila

11/09/2023
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

Surat Terbuka

05/09/2023
Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?

Mungkinkah Orang Bijak, Mau Menyerahkan Kedaulatannya Pada Pemilu Dan Pilpres Tahun 2024?

04/09/2023
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Hubungi Kami

GEDUNG KEDAI TEMPO

Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman. Jakarta Timur.
DKI Jakarta – Indonesia.
Kode pos : 13120

”KP3-I [email protected]

”KP3-I (+6221) 22897860

”KP3-I
+62 812 8236 6843

Ikuti Kami

Instagram KP3-I

kp3iindonesia

kp3iindonesia
penyebar hoaks kebal hukum @jokowi ... https://kp3 penyebar hoaks kebal hukum @jokowi ...
https://kp3-i.com/polisi-harus-menangkap-jokowi-kasus-pemberitaan-bohong/
#trending #trendingnow #viral #fypシ #sosmed #tiktok #instagram #news #g20 #indonesia
Selamat Hari Pahlawan Nasional 2022. Jayalah Selal Selamat Hari Pahlawan Nasional 2022. Jayalah Selalu Negeriku!
.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. - Bung Karno.
.
#KP3-I #KP3-Indonesia #KP3IIndonesia #KomitePemantaudanPemberdayaanParlemenIndonesia
#Selamatharipahlawan #Selamatharipahlawannasional #selamatharipahlawan2022 
#tompas #tompasaribu
303 KEBAL HUKUM (DILINDUNGI) https://kp3-i.com/kon 303 KEBAL HUKUM (DILINDUNGI)
https://kp3-i.com/konsorsium-303-lebih-kuat-dan-hebat/
@listyosigitprabowo @mohmahfudmd @divisihumaspolri @kompolnas_ri @nikitamirzanimawardi_172 
#303 #judionline #nikitamirzani #endorse #fyp #tiktok #instagram #twitter #sambo #korupsi #kpk
PEMERINTAH PASTI TUMBANG! #viral #viralvideos #tre PEMERINTAH PASTI TUMBANG!
#viral #viralvideos #trending #trendingreels #hacker #hits #politik #kopi #instagram #instagood #instadaily #tiktok #tiktokindonesia
JOKOWI dan DPR TELAH MELANGGAR PANCASILA dan UUD19 JOKOWI dan DPR TELAH MELANGGAR PANCASILA dan UUD1945 SEBAGAI PEDOMAN BERNERGARA
@jokowi @kpu_ri @bpkriofficial
#viral #viralvideos #trending #trendingreels #hacker #hits #politik #kopi #instagram #instagood #instadaily #tiktok #tiktokindonesia
Instagram post 17932489073334936 Instagram post 17932489073334936
Follow on Instagram

Tiktok KP3-I

Ikuti TikTok KP3-I

Tweet info KP3-i

Tweets by kp3_i

  • Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact

Copyright © 2020 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

Copyright © 2020 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).