Pernyataan Presiden Joko yang membandingkan pembangunan SD Inpres dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi polemik dimasyarakat, mengutip pernyataan Presiden Joko yang dimuat dimedia Tanggal 15 Juni 2023 “ Ndak-ndak ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita, jangan nanti hasilnya kaya SD Inpres mau?,” kata Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko tersebut mungkin dikarenakan Pak Joko tidak paham dan mengerti bahwa kepanjangan SD Inpres adalah Sekolah Dasar Instruksi Presiden No 10 Tahun 1973 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, dalam hal pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. SD Inpres telah berhasil dalam pemerataan pendidikan serta mengurangi buta huruf, serta mendapat pengakuan lembaga Internasional.
Untuk membuktikan keberhasilan SD Inpres, saran saya sebaiknya Bapak Presiden Joko melakukan survey terhadap pemerintahan yang sedang Beliau pimpin, berapa banyak yang pernah sekolah di SD Inpres, sebagai pembuktian dan pencerahan betapa beruntungnya rakyat dengan keberadaan SD Inpres.
Kalau dilihat pemerintah pada tahun 1973 sangat serius untuk mencerdaskan rakyat sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945, melalui kebijakannya pemerintah dikala itu berani membangun SD Inpres yang serba gratis, walaupun keuangan negara terseok-seok. Sulitnya perekonomian rakyat pada tahun 1973 mengakibatkan banyak rakyat yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, pemerintah berani membangun sekolah gratis untuk menyelamatkan rakyat yang tidak mampu dari kebodohan, meskipun bangunannya tidak seindah hadiah rumah yang diberikan negara kepada Pak Joko sebagai mantan Presiden nantinya.
Berbanding terbalik dengan Pemerintahan yang Pak Joko Pimpin saat ini, apalagi dengan kondisi APBN yang berlimpah ruah tiap tahun, sampai-sampai bingung bagaimana cara menghabiskan sehingga Gaji ASN tiap tahun naik, fasilitas pejabat negara dan tunjangan untuk hidup mewah belum mampu menghabiskan APBN, akhirnya dikembangkanlah virus korupsi untuk menggerogoti APBN.
Pertanyaannya
- Dalam Pemerintahan Bapak Joko sebagai Presiden, apakah ada sekolah yang gratis 100%?
- berapa banyak SD, SMP, SMA, dan Universitas milik pemerintah yang baru dibuka, selama Bapak menjabat Presiden kurang lebih 9 Tahun?
- Berapa banyak daya tampung SD, SMP, SMA yang dimiliki pemerintah saat in?
- Berapa Banyak anak SD, SMP, SMA, yang putus sekolah karena tidak bisa masuk negeri?
- Berapa Banyak anak SD, SMP, SMA, yang ditahan ijasah atau raportnya karena tidak dapat melunasi administrasi?
Perlu juga hal tersebut Pak Joko terangkan kepada seluruh rakyat, sebagai pertanggung jawaban sebagai Presiden, sebab dijaman Bapak sebagai Presiden sepertinya sekolah semakin sulit dan mahal, karena sekolah yang dimiliki pemerintah terbatas dan tidak seimbang dengan kebutuhan rakyat, tidak ada kebijakan yang baru ataupun yang patut dibanggakan dalam dunia pendidikan selama kepemimpinan Pak Joko, selain Wisuda mulai TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
Sadarkah Pak Joko kalau pernyataan Bapak tersebut adalah penghinaan terhadap lembaga Kepresidenan? Maaf nih Pak Joko bukan menggurui atau mengajari, pernyataan yang Bapak lontarkan sama saja merendahkan diri Pak Joko sebagai Presiden saat ini.
Daripada Pak Joko mendiskreditkan SD Inpres yang tidak memiliki dosa apa-apa terhadap Bapak, sebaiknya sebagai Presiden fokus saja menuntaskan kasus-kasus korupsi, 349 triliun, kasus import mas 47,1 triliun, tambang ilegal mas, Tambang nikel, tambang Batu Bara, Ilegal Loging, 303, Narkoba, Nepotisme, Kolusi, perampokan APBN dll (yang melibatkan banyak pejabat negara), pengkhianatan terhadap konstitusi, Pelantikan Pejabat Negara yang tidak adil dan beradab, Agar tidak menjadi beban bagi Presiden yang berikutnya.
Tapi kalau boleh bertanya, apakah kasus SD Inpres sebagai sebuah strategi, agar apa yang Pak Joko nyatakan pada saat Pidato Kepresidenan di Kendal 30 Desember 2019, bahwa sekarang bukan saatnya adu ijasah, sekarang adu keterampilan, adu skill, adu kopetensi, dapat terwujud dan terlaksana dengan baik? Soalnya Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziyah langsung menyatakan bahwa ijasah bukan satu-satunya hal yang penting untuk memperoleh pekerjaan, demi untuk mendukung kebijakan Bapak.
Sayangnya sampai tulisan ini dibuat ijasah masih menjadi syarat mutlak untuk mendapat pekerjaan. Apakah pernyataan Bapak Presiden Joko dan Ibu Menteri Tenaga Kerja Hoaks atau hanya Nge Frank seluruh rakyat Indonesia?
Kota Bogor, 18 Juni 2023
Penulis;
Theghembelpinggiran
Tom Pasaribu S.H, M.H.
