LampuHijau.co.id – Sejak memasuki musim penghujan di awal tahun 2020 kemarin, Jakarta beberapa kali dikepung banjir. Puluhan RW se-Jakarta terendam banjir, aktivitas warga dan perekonomian Jakarta pun sempat lumpuh.
Tak sedikit warga yang terus melayangkan protes ke ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan itu dianggap tak bisa bekerja mengatasi banjir.
Bahkan, baru-baru ini Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengeluarkan pernyataan kontroversial, yang membuat banyak kalangan kesal bukan main. Bukannya memberikan solusi ataupun menjelaskan kerja Pemprov DKI saat ini, ia malah meminta agar banjir dinikmati saja. Katanya, banjir hanya soal manajemen air.
“Jadi, dinikmati saja. Itu kan soal manajemen air. Tubuh kita dua per tiga persen air. Sering keluar air. Kan banyak. Bisa dari kepala, bisa dari mana. Air mata saja harus pake manajemen. Tergantung situasi,” kata Saefullah baru-baru ini.
Sontak, pernyataan Saefullah ini pun menuai polemik. Kata ‘Sekda’ bahkan sempat berada di deretan trending topic Indonesia di Twitter. Tak sedikit yang memprotes keras pernyataan Saefullah tersebut.
Merespons hal ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu menyebut, Sekda Saefullah tidak tahu persoalan banjir sehingga berkomentar macam-macam. Dia menyebut, Saefullah mengomentari sesuatu yang diluar pengetahuannya. Khususnya tentang komitmen atasannya Gubernur DKI Anies Baswedan, terkait penanganan banjir yang ‘dijual’ pada Pilkada DKI 2017 silam.
“Dia (Saefullah) sudah pusing mau ngomong apa karena bicara yang bertentangan dengan kondisi di lapangan, saya ini tahu apa yang komitmen dan rencana program Anies waktu Pilkada, karena saya mantan relawan Presedium Anies-Sandi,” kata Tom saat berbincang dengan wartawan, di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Saefullah, menurut Tom, secara tersirat mengakui bahwa di Jakarta masalah banjir ini belum bisa ditangani dengan baik. Sehingga apa yang diucapkan menjadi bahan tertawaan orang.
Dia pun meminta Saefullah sebaiknya berkata jujur, mengakui bahwa Pemprov di bawah kepemimpinan Anies memang tidak melakukan apa-apa terkait antisipasi banjir. Karena tidak ada intruksi Anies yang jelas bagaimana jajarannya bekerja mengantisipasi atau menanggulangi banjir.
“Masyarakat maupun pengamat harus menyadari bahwa di saat Anies masih calon Gubernur dja menyadari bahwa Jakarta adalah daerah yang sering banjir, sehingga dalam janji kampanyenya ditorehkan dalam nomor 9 dalam hal mengatasi banjir,” urai Tom.
Di sisi lain, menurut Tom, genangan-genangan baru yang terjadi di Jakarta saat ini disebabkan pembangunan trotoar yang tidak efisien serta tidak memperhatikan fungsinya bila hujan tiba.
“Dalam hal ini kita sudah ingatkan Anies, tapi entah apa sebabnya beliau tidak mengacuhkan, maka dengan keadaan ini Anies selaku Gubernur DKI harus bertanggungjawab penuh sesuai dengan isi surat yang kita layangkan,” ungkapnya.
Sebelumnya KP3I pernah bersurat dan meminta Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Inspektorat DKI, agar menelusuri kejanggalan proyek trotoar di wilayah DKI Jakarta. Namun, saat itu Anies tak merespon peringatan tersebut.
Padahal, saat itu KP3I juga sudah menyampaikan terkait dugaan adanya main mata antara kontraktor dan pihak BPPBJ DKI demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dalam pengerjaan proyek itu. (ULI)
