DPRD DKI Jakarta tengah disibukkan dengan polemik interpelasi Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan.
Sejauh ini ada 2 fraksi yakni PDI-Perjuangan dan PSI yang mengajukan. Sisanya, 7 fraksi menyatakan menolak.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mengaku heran dengan sikap fraksi Gerindra, PKS, PKB – PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat yang seakan takut dengan pengajuan interpelasi.
Padahal esensi dari interpelasi hanya ajang menanyakan rencana dan kejelasan terkait program balap mobil listrik tersebut.
“Yang sangat menarik, sebagian fraksi DPRD DKI Jakarta hanya mau melakukan hak bertanya saja, tapi sudah sangat ditakuti,” kata Tom kepada wartawan, Senin (4/10/2021).
Terlebih 7 fraksi yang menolak interpelasi diketahui sempat mengadakan pertemuan di rumah dinas Gubernur DKI.
Pertemuan tersebut tak mengajak 2 fraksi, PSI dan PDIP selaku pengusul. Pertemuan itu juga diduga jadi ajang lobi politik terkait sikap terhadap interpelasi.
Tom kemudian mempertanyakan sikap 7 fraksi yang sebagian besar merupakan parpol koalisi pemerintahan, tapi punya sikap berbeda antara tingkat DPW atau DPD dengan sikap di tingkat nasional.
Di mana Gerindra, PKB, PPP, Nasdem dan Golkar yang masuk koalisi tingkat nasional, justru bersatu dengan oposisi seperti PKS, Demokrat dan PAN di tingkat perpolitikan Menurutnya perbedaan sikap parpol tingkat nasional dan daerah yang justru menciptakan kegaduhan politik.
“Bukankah ini yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat? Berikanlah pelajaran politik yang elegan dan positif bagi generasi penerus. Agar generasi penerus memiliki etika yang baik dan sehat dalam berpolitik,” pungkasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah tudingan yang menyebut Anies Baswedan sengaja melancarkan lobi – lobi politik kepada 7 fraksi di DPRD DKI, untuk tujuan menggagalkan interpelasi Formula E.
“Nggak ada, kita kan eksekutif itu melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif, kami saling menghormati satu sama lain, tidak ada upaya – upaya mempengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi,” kata Riza kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).
Riza menegaskan tidak ada upaya dari Pemprov DKI untuk memengaruhi pendirian para fraksi.
Setiap pihak baik eksekutif maupun legislatif masing – masing punya kewenangan dan kedudukannya sendiri.
Sehingga kata dia, masing – masing pihak saling menghormati satu sama lain, baik sikap maupun posisi.
“Semua kita ini punya kedudukan, kewenangan masing – masing , kita semua sudah sangat dewasa, punya sikap masing – masing, kita hormati sikap semuanya. Kita tentu berharap semua hubungan kita tetap terus baik antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, terus kita jaga, hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebut 7 fraksi yang tak setuju dengan pengajuan interpelasi Formula E justru melakukan kegiatan parlemen jalanan.
Pasalnya mereka yang tak setuju interpelasi, seperti fraksi Gerindra, PKS, PKB – PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di rumah dinas Anies.
Padahal menurut Prasetyo, permasalahan agenda seperti Formula E yang jadi program prioritas Anies dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 seharusnya dibahas dan diselesaikan dalam forum resmi DPRD DKI.
“Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran sahabat saya M Taufik (penasehat fraksi Gerindra) itu memberikan masukan kepada junior – juniornya memakai parlemen jalanan di sini lah tempatnya,” kata Prasetyo usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).
