• Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
No Result
View All Result
Home Arsip Berita 2021

Vaksin Kosong, Tong Kosong Nyaring Bunyinya

Redaksi KP3-I by Redaksi KP3-I
01/08/2021
in 2021, News Flash, Politik, Slider Utama
0
Vaksin Kosong, Tong Kosong Nyaring Bunyinya
6
SHARES
197
VIEWS
Bagikan Artikel ini
Sekarang vaksin di Indonesia kosong sementara lebih banyak rakyat yang belum divaksin daripada yang sudah divaksin, langkah dan opini apalagi yang akan dibangun pemerintah untuk menutup-nutupi kepada rakyat.
Padahal lagi semangat-semangatnya semua lembaga negara dan relawan mengadakan vaksinasi, semogalah diwaktu yang singkat ada negara yang iba dan mau menyumbangkan vaksin untuk rakyat Indonesia.
Sebenarnya dari awal cara dan pola vaksinasi ini dalam pelaksanaannya sudah tidak adil dan merata, pejabat pemerintah sudah merata mendapat vaksin dua kali sementara rakyat belum semua mendapat vaksin, namun pemerintah membuat opini rakyat tidak mau divaksin, padahal stock vaksin yang dimiliki pemerintah yang sedikit, layakkah pemerintah disebut menyebarkan berita hoaks?
Kosongnya stock vaksin suatu bukti bahwa tidak ada keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan nyawa rakyat, pemerintah berkoar-koar setiap hari menantang, memarahi, membentak bahkan mendenda rakyat karena tidak pakai masker dan belum divaksin, padahal pemerintah sudah dengan lantang menyatakan biar negara kita aman dan setidaknya bebas dari pandemi covid-19 harus mau di vaksin, hanya sebuah lips service dong, buktinya vaksin bisa kosong.
Lalu bagaimana dengan kebijakan dan aturan yang sudah terlanjur dibuat pemerintah kalau bepergian dan makan direstoran wajib menunjukkan bukti minimal sudah divaksin satu kali? Padahal stock vaksin pemerintah lagi kosong.
Terpaksa rakyat harus berkorban lagi dengan kekosongan vaksin serta kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan tersebut, nasib…nasib.
Semoga Tuhan Memberkati Rakyat Indonesia
Tom Pasaribu
Direktur Eksekutif KP3-I
Mahasiswa Ilmu Hukum UKI
Tags: covid19kosongTom Pasaribuvaksin
Share2Tweet2SendSendShare
Previous Post

Wawasan Kebangsaan Yang Sudah Memudar

Next Post

Pendidikan sebagai Tiang dan Pilar yang Terabaikan

Redaksi KP3-I

Redaksi KP3-I

Related Posts

Jokowi Presiden Inkonstitusional
Arsip Berita

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia
Berita

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut
Arsip Berita

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK
Arsip Berita

PRESS RELEASE

21/06/2025
Partai dan Elite Politik Harus Bertanggung Jawab!!
Arsip Berita

SURAT TERBUKA KE PRABOWO

15/06/2025
Kenapa harga BBM tidak turun, meski harga minyak dunia sudah turun
Arsip Berita

Politik Sapu Jagad

09/04/2025
Next Post
Pendidikan sebagai Tiang dan Pilar yang Terabaikan

Pendidikan sebagai Tiang dan Pilar yang Terabaikan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://youtu.be/JTz9zij9Srg
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

26/10/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

29/12/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

Membongkar Gurita Bisnis Yang Dilindungi Polri, KPK, Kejaksaan dan BIN

16/01/2023
(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

26/10/2020
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

0

Fenomena Urbanisasi Pasca Lebaran; Transfer Orang Miskin Ke Kota

0

Soal Plt Pimpinan KPK, Tim Lima Serahkan Nama ke Presiden

0

“Selamatkan Century, Hukum Sudah Kiamat”

0
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025

Recent News

Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Hubungi Kami

GEDUNG KEDAI TEMPO

Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman. Jakarta Timur.
DKI Jakarta – Indonesia.
Kode pos : 13120

”KP3-I [email protected]

”KP3-I (+6221) 22897860

”KP3-I
+62 812 8236 6843

Ikuti Kami

TikTok Kp3-i

Tweet info KP3-i

Tweets by kp3_i

  • Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).