• Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
No Result
View All Result
Home Politik

(Radar Non Stop) Menilik Posisi Tawar Prabowo Subianto

Tim Redaksi KP3-I by Tim Redaksi KP3-I
14/10/2020
in Politik, Slider Utama
0
(Radar Non Stop) Menilik Posisi Tawar Prabowo Subianto
3
SHARES
87
VIEWS
Bagikan Artikel ini

Hingar bingar Pilpres 2019 telah lama berlalu. Saat pencapresan yang penuh dengan drama itu, Prabowo Subianto sebagai Capres 02 berjanji akan membantu rakyat.

Janji tersebut kembali diucapkan Prabowo Subianto manakala dirinya memutuskan bergabung dengan partai koalisi pemerintah.

Seperti diketahui, sebagai ‘imbalan’ atas bergabungnya Partai Gerindra menjadi pendukung pemerintah, Prabowo Subianto pun diberikan kursi empuk dan jabatan strategis, Menteri Pertahanan dengan anggaran sangat fantastis Rp136,9 triliun.

Posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah sebuah posisi yang sangat strategis. Akan tetapi, dimana sang jenderal Kopassus itu saat aksi penolakan Omnibus Law Undang – Undang Cipta Kerja?

Semestinya, sebagai Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Partai Gerindra yang memiliki fraksi di Senayan, apalagi belakangan diketahui, mayoritas yang aksi turun ke jalan menolak Omnibus Law merupakan pendukungnya di Pilpres 2019 lalu, sudah semestinya Prabowo memberikan masukan yang positif kepada Presiden dan DPR.

Memberikan arahan dan petunjuk kepada Sufmi Dasco dan kawan – kawan agar benar – benar membantu kepentingan rakyat kecil. Ingat, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan melalui paripurna DPR.

Sungguh terlihat sangat tidak elok, Prabowo Subianto yang memiliki posisi stategis itu muncul ketika aksi penolakan Omnibus Law UU Ciptaker sudah ricuh dan rusuh. Itu pun hanya sekedar kata – kata tak berarti melalui channel Youtube.

Prabowo Subianto yang pada Pilpres 2019 ketika pidato di depan pendukungnya selalu tampil berapi – api dan penuh kharisma itu. Saat di chanel youtube berubah sangat dratis. Hanya menyampaikan saran agar rakyat terima dan menjalankan Omnibus Law terlebih dahulu. Kalau nanti dicocok baru ditolak.

Gambaran Prabowo dihadapan pendukungnya saat Pilpres 2019 sebagai pemimpin yang tegas, lugas dan memiliki visi misi seolah hilang seketika seiring dengan tersebarnya pernyataan di chanel Youtube tersebut.

Kenapa Prabowo tidak mengundang pentolan-pentolan yang demo duduk bersama untuk menyatukan persepsi?

Toh yang demo sebahagian pendukung Prabowo di Pilpres 2019. Biar polemik Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja segera tuntas. Dan bangsa ini terselamatkan dari jurang resesi yang sudah mengancam di depan mata.

Sebaiknya Prabowo melakukan tindakan nyata, daripada berkomentar di media maupun medsos, toh semua rakyat sudah tahu ambisi Prabowo mau nyapres di 2024. Jadi tidak perlu takut dan ragu lagi untuk membuat negeri ini kondusif. Terkecuali Prabowo ada rencana dan target yang lain.

Andai saja saya Ketua Umun Partai, akan saya lakukan sepenuh hati untuk menuntaskan polemik Omnibus Law Undang – Undang Ciptaker. Agar negeri ini kondusif.

Sumber : https://www.radarnonstop.co/read/23044/Menilik-Posisi-Tawar-Prabowo-Subianto

Oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-i), Tom Pasaribu

Tags: #aniesbaswedan#gerindra#golongankarya#indonesia#jakarta#jokowidodo#komitepemantaupemberdayaanparlemenindonesia#pdiperjuangan#pemerintah#polti#prabowosubiato#Presidenjokowidodo#TNIKP3-IpancasilaRakyatreformasi
Share1Tweet1SendSendShare
Previous Post

(RMOL) Redam Polemik UU Ciptaker, KP3I Sarankan Prabowo Kumpulkan Pentolan Demo

Next Post

Organisasi Indonesia Surati PBB, Tuntut Pengusutan Tuntas Asal-usul COVID-19 Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Organisasi Indonesia Surati PBB, Tuntut Pengusutan Tuntas Asal-usul COVID-19", https://www.jpnn.com/news/organisasi-indonesia-surati-pbb-tuntut-pengusutan-tuntas-asal-usul-covid-19

Tim Redaksi KP3-I

Tim Redaksi KP3-I

Tim Redaksi Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Related Posts

Jokowi Presiden Inkonstitusional
Arsip Berita

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia
Berita

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut
Arsip Berita

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK
Arsip Berita

PRESS RELEASE

21/06/2025
Partai dan Elite Politik Harus Bertanggung Jawab!!
Arsip Berita

SURAT TERBUKA KE PRABOWO

15/06/2025
Kenapa harga BBM tidak turun, meski harga minyak dunia sudah turun
Arsip Berita

Politik Sapu Jagad

09/04/2025
Next Post
Tim Riset Dr Suradi Persilakan Pemerintah Uji Klinis Obat Herbal Covid-19Tim Riset Dr Suradi Persilakan Pemerintah Uji Klinis Obat Herbal Covid-19

Organisasi Indonesia Surati PBB, Tuntut Pengusutan Tuntas Asal-usul COVID-19 Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Organisasi Indonesia Surati PBB, Tuntut Pengusutan Tuntas Asal-usul COVID-19", https://www.jpnn.com/news/organisasi-indonesia-surati-pbb-tuntut-pengusutan-tuntas-asal-usul-covid-19

https://youtu.be/JTz9zij9Srg
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

26/10/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

29/12/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

Membongkar Gurita Bisnis Yang Dilindungi Polri, KPK, Kejaksaan dan BIN

16/01/2023
(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

26/10/2020
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

0

Fenomena Urbanisasi Pasca Lebaran; Transfer Orang Miskin Ke Kota

0

Soal Plt Pimpinan KPK, Tim Lima Serahkan Nama ke Presiden

0

“Selamatkan Century, Hukum Sudah Kiamat”

0
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025

Recent News

Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Hubungi Kami

GEDUNG KEDAI TEMPO

Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman. Jakarta Timur.
DKI Jakarta – Indonesia.
Kode pos : 13120

”KP3-I [email protected]

”KP3-I (+6221) 22897860

”KP3-I
+62 812 8236 6843

Ikuti Kami

TikTok Kp3-i

Tweet info KP3-i

Tweets by kp3_i

  • Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).