JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) mengemukakan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin juga diduga terlibat sejumlah kasus mafia anggaran di Kementerian Kesehatan yang nilai kerugian negaranya ditaksir hingga ratusan miliar rupiah. Direktur Eksekutif KP3I Tom Pasaribu di Jakarta, Kamis (7/7/2011), ada dua kasus mafia anggaran di Kemenkes yang juga melibatkan Nazaruddin, yakni pembangunan pabrik vaksin flu burung oleh PT Anugerah Nusantara (AN) senilai Rp 700 miliar dan pengadaan alat bantu belajar mengajar dokter/dokter spesialis di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan oleh PT Mahkota Negara (MN) senilai Rp 492 miliar. “Jadi, masalah suap Sesmenpora dalam pembangunan wisma atlet itu sebenarnya hanya kasus kecil karena sesungguhnya masih ada beberapa kasus kakap lain yang melibatkan Nazaruddin bersama orang-orangnya yang merugikan negara,” papar Tom. Dia mengemukakan, KP3I mempunyai banyak data terkait dugaan mafia anggaran, rekayasa, serta korupsi yang dilakukan Nazaruddin lewat berbagai perusahaannya. Semua data tersebut, lanjut Tom, sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Juni 2011 lalu.
Namun, jauh sebelum melapor ke KPK, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait laporan dugaan mafia anggaran dan korupsi di Kemenkes yang dilakukan Nazaruddin tersebut pada 7 Februari 2011. Lebih lanjut, Tom menjelaskan, pembangunan pabrik vaksin flu burung senilai Rp 700 miliar oleh PT AN milik Nazaruddin penuh dengan rekayasa, mulai dari pengalokasian anggaran di DPR hingga penunjukan langsung tanpa tender. Demikian pula dengan kasus proyek pengadaan alat bantu belajar mengajar dokter/dokter spesialis pada RS pendidikan dan RS rujukan. Tom mengatakan bahwa tidak mungkin satu perusahaan kecil yang tidak pernah terdengar namanya tiba-tiba memenangkan megaproyek berteknologi tinggi serta bersifat vital dan strategis dan mengalahkan raksasa farmasi seperti PT Bio Farma untuk membangun pabrik vaksin flu burung apabila tidak ada praktik mafia anggaran berikut rekayasanya.
“Selain itu, modus operandi Nazaruddin adalah dengan membuat akta tanggal mundur pengalihan saham sebagai cara pencucian uang atas korupsinya. Sedangkan pengurus yang ada di akta perusahaan hanya boneka-boneka yang dapat dikendalikannya,” ujarnya. Sosok RS Sementara di tempat yang sama, Direktur Eksekutif LSM Indonesia Pemantau Aset (Inpas) Boris Malau menyebutkan, salah satu orang kepercayaan Nazaruddin yang banyak berperan dalam distribusi dana-dana perusahaan Nazaruddin adalah RS. “RS ini adalah operator lapangan yang mendistribusikan dana-dana dari perusahaan Nazaruddin mengalir. Karenanya, jika KPK ingin mengusut semua kasus yang mengait pada Nazaruddin, bisa dilakukan melalui RS ini,” ujarnya. Menurut dia, baik KPK maupun kepolisian sesungguhnya sudah mengetahui aliran dana yang berasal dari Nazaruddin itu. Untuk itu, ia berharap, apabila supremasi hukum ingin ditegakkan di Indonesia, jangan sampai aparat penegak hukum berupaya menyelamatkan seseorang dengan mengorbankan orang lain.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Nazaruddin Juga Mafia Proyek di Kemenkes”, Klik untuk baca: https://samarinda.kompas.com/read/2011/07/08/05271333/~Nasional.
