• Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
No Result
View All Result
Home Arsip Berita 2015

KP3I: Kok Kita Bisa Diadu Domba Freeport

Tim Redaksi KP3-I by Tim Redaksi KP3-I
12/12/2015
in 2015, Arsip Berita
0
2
SHARES
50
VIEWS
Bagikan Artikel ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) menilai kisruh kasus ‘Papa Minta Saham’ merupakan bentuk pengalihan isu dari upaya PT Freeport untuk menyukseskan perpanjangan kontrak karya di Papua.

Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu menilai skandal ini telah berhasil mengadu domba elit-elit politik dan menciptakan kegaduhan.

“Saya tidak ada tendensi apa-apa ngomong begini. Kok ya bodoh banget kita ini bisa diadu domba Freeport. Ini (MKD) jelas-jelas pengalihan opini, pengalihan isu, kita melihat ada permasalahan sedemikian besar dibalik itu,” jelasnya.

Ia juga mempertanyakan motif laporan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Menurutnya langkah pelaporan yang dilakukan oleh Menteri ESDM keliru. Tom pun curiga ada hal besar dibalik pelaporan Sudirman Said tersebut, sehingga adanya dugaan pengalihan isu semakin kuat.

“Saya melihat pengalihan isu. Masa seorang menteri yang melapor ke MKD. Menteri seharusnya cukup mengadu ke Presiden, sebagai atasannya, bukan ujug-ujug ke MKD. Ini hanya cari keuntungan yang tidak jelas. Ingat, semua negara tonton ini semua. Sama saja kita ini memalukan diri-sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, penjajahan negara-negara maju di era modern bukan berwujud perang. Namun penekanannya sama, menguasai wilayah jajahan. Mereka, negara-negara maju, menggunakan cara-cara muktakhir dengan menguasai berbagai bidang.

“Bisa dari sisi politik, hukum, ekonomi. Nah, sekarang ini kita dijajah kesemuanya itu. Negara kita belum siap menghadapi serangan-serangan penjajahan itu,” tegasnya.

 

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/12/12/nz8yf4354-kp3i-kok-kita-bisa-diadu-domba-freeport

Tags: #aniesbaswedan#esdm#freepot#gerindra#golongankarya#indonesia#jakarta#jokowidodo#komitepemantaupemberdayaanparlemenindonesia#menteriesdm#papamintasaham#pdiperjuangan#pemerintah#prabowosubiato#Presidenjokowidodo#setyanovanto#sudirmansaid#TNIKP3-IpancasilaPolitikRakyatreformasi
Share1Tweet1SendSendShare
Previous Post

Bola Salju Ahok Center, KP3I dan KPK

Next Post

Jika Setuju Boy Mundur, PDI-P Mengulang Kesalahan Masa Lalu

Tim Redaksi KP3-I

Tim Redaksi KP3-I

Tim Redaksi Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Related Posts

Jokowi Presiden Inkonstitusional
Arsip Berita

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut
Arsip Berita

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK
Arsip Berita

PRESS RELEASE

21/06/2025
Partai dan Elite Politik Harus Bertanggung Jawab!!
Arsip Berita

SURAT TERBUKA KE PRABOWO

15/06/2025
Kenapa harga BBM tidak turun, meski harga minyak dunia sudah turun
Arsip Berita

Politik Sapu Jagad

09/04/2025
95 % Pejabat,ASN Dan Partai Politik tidak mengerti dan Paham Pembukaan UUD 1945.
Arsip Berita

Joko Widodo dan Erick Tohir Harus TSK Dalam Kasus Korupsi di Pertamina

20/03/2025
Next Post

Jika Setuju Boy Mundur, PDI-P Mengulang Kesalahan Masa Lalu

https://youtu.be/JTz9zij9Srg
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

26/10/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

29/12/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

Membongkar Gurita Bisnis Yang Dilindungi Polri, KPK, Kejaksaan dan BIN

16/01/2023
(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

26/10/2020
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

0

Fenomena Urbanisasi Pasca Lebaran; Transfer Orang Miskin Ke Kota

0

Soal Plt Pimpinan KPK, Tim Lima Serahkan Nama ke Presiden

0

“Selamatkan Century, Hukum Sudah Kiamat”

0
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025

Recent News

Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Hubungi Kami

GEDUNG KEDAI TEMPO

Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman. Jakarta Timur.
DKI Jakarta – Indonesia.
Kode pos : 13120

”KP3-I [email protected]

”KP3-I (+6221) 22897860

”KP3-I
+62 812 8236 6843

Ikuti Kami

TikTok Kp3-i

Tweet info KP3-i

Tweets by kp3_i

  • Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).