Kenaikan harga beras yang gila-gilaan dipasar saat ini membuat masyarakat semakin resah dan gelisah, soalnya kebutuhan pokok lainnya juga berimbas naik. Sampai saat ini pemerintah belum mampu untuk mengatasi kenaikan harga beras semenjak terjadinya kelangkaan beras menjelang Pilpres 14 Februari 2024 kemarin.
Kemungkinan besar kenaikan harga beras yang sudah sangat mengkhawatirkan disebabkan Pemerintah lebih fokus untuk memantau dan menjaga hasil perhitungan suara yang sedang dilakukan oleh KPU, sehingga tidak fokus menangani persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Apalagi sikap Presiden beserta menteri-menteri sudah secara terbuka dan terang-terangan lebih fokus untuk mengamankan hasil perhitungan suara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran serta Partai PSI.
Disisi lain lembaga DPR tidak melakukan apa-apa atas kenaikan harga beras disebabkan Anggota DPR lebih mementingkan menjaga dan mengurus perolehan suara yang diraih dalam pemilu di dapil masing-masing.
Walaupun Presiden dan Menteri telah berusaha menjaga stabiliats perekonomian dengan membagikan Bansos menjelang pemilu, ternyata belum mampu untuk meredam kenaikan harga beras dan delapan kebutuhan pokok masyarakat.
Pendapat sebahagian rakyat atas kenaikan harga beras yang mencapai 100% dipengaruhi program Makan Gratis yang dicanangkan Capres Prabowo-Gibran, yang telah mengklaim mendapat suara terbanyak dalam Pilpres, sebahagian pihak mengatakan kenaikan harga beras dikarenakan berkurangnya stok beras karena pembagian bansos yang begitu ugal-ugalan menjelang Pilpres.
Bila melihat program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri melalui program foodestate yang sudah menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp 500 triliun, dan sudah berjalan kurang lebih empat tahun, tidak mungkin harga beras naik sampai 100%.
Pertanyaannya apakah kenaikan harga beras dan delapan kebutuhan pokok harus di jogetin juga oleh pemerintah??
Jakarta, 21 Februari 2024
Tomu Augustinus Pasaribu, S.H, M.H.
