JAKARTA-Komisi XI DPR tetap melanjutkan fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun baru dibuka beberapa menit, tiga orang berteriak-teriak memprotes seleksi BPK.
Seperti diketahui, Pimpinan DPD RI menolak surat Pimpinan DPR yang berisi dua versi daftar calon anggota BPK. Anehnya, calon anggota BPK yang dipanggil uji kelayakan dan kepatutan tersebut sebanyak 32 orang, bukan 62 orang. “Ya hanya 32 orang yang di fit and proper test,” kata anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/9/2019).
Menurut Misbakhun, Komisi XI DPR akan melihat bagaimana visi dan misi dari calon yang bersangkutan. Baik pemahaman soal UU Keuangan Negara, UU BPK dan lain-lainnya. “Pokoknya kita mencari calon yang terbaik, untuk memperkuat kelembagaan BPK ke depan,” ungkapnya.
Politisi Golkar ini menjelaskan calon terbaik itu, terutama dalam rangka tugas sebagai pemeriksa keuangan negara. Sekaligus melaksanakan fungsinya untuk mengaudit semua keuangan negara, termasuk kementerian dan BUMN. “Dari seleksi ini, kita akan pilih hingga menjadi lima orang. Keputusan akhir akan ditentukan melalui rapat internal Komisi XI DPR,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu menegaskan kenekadan Komisi XI DPR menunjukkan sikap kesewang-wenangan, karena jelas-jelas telah melanggar UU BPK No: 15/2006. Bahkan dalam tatib DPR pasal Pasal 207 ayat (1). DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan prrtimbangan DPD. “Sementara DPD RI mengembalikan alias menolak dua daftar nama calon anggota BPK yang diserahkan DPR. Artinya, inikan belum final,” katanya.
Begitupun dengan pasal 208 ayat (1) yang menyatakan Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK kepada Pimpinan DPD dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan.
Disisi lain, kat Tom, Tatib DPR mengatur Komisi 11 DPR melakukan seleksi dakam pasal 198 ayat (2) dan pasal 209 ayat (2) :
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat (2) berlaku untuk pemilihan anggota BPK. “Karena melanggar aturan dan UU BPK, maka fit and proper test itu, Illegal. Jadi intinya fit and proper hari ini Illegal,” tambahnya.
Lebih jauh Tom mendesak agar Partai Golkar berani mencopot Ketua Komisi 11 yang dijabat Melchias Markus Mekeng. Karena akibat manuver itu, maka citra Partai Golkar ikut tercorang. “Makanya, MKD harus segera menuntaskan kasus pelanggaran prosedur hingga selesai,” paparnya.
Bahkan, lanjut Tom, pihaknya siap menempuh jalur hukum lainnya, yakni melaporkan PTUN. Apalagi KP3I sudah pernah melaporkan kasus ini hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga ada aliran dana. “KPK Jangan tidur memantau seleksi ini,” tegasnya.
Ditempat yang sama, menjelang uji kelayakan, atau sekitar pukul 15.45 WIB terjadi kegaduhan di atas ruang Balkon rapat Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I.
Tiga orang tampak berteriak dan menarik perhatian semua orang di depan ruang rapat Komisi XI DPR RI yang saat itu masih ramai usai menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan. Mereka kemudian tampak digelandang ke lantai bawah di Gedung Nusantara I.
Setelah dikonfirmasi ternyata ada sejumlah organisasi yang bergabung dalam aksi Solidaritas Selamatkan BPK RI berupaya memprotes pelaksanaan uji kelayakan calon anggota BPK RI yang menurut mereka tidak kredibel, tidak profesional, dan tidak dapat dipercaya rakyat.
Indikasi itu menurut mereka ditunjukkan dengan gigihnya Komisi XI DPR RI yang hanya menguji 32 nama dari yang seharusnya 62 nama.
Jumlah tersebut didapatkan dari uji makalah yang dilakukan sebelumnya, di mana menurut mereka tak ada regulasi uji makalah yang harus dilakukan untuk calon anggota BPK RI dalam UU BPK, peraturan DPR RI atau tata tertib DPR RI.
“Dan tak pernah dilakukan uji makalah dalam sejarah seleksi anggota BPK RI. Pun tak ada dalam UU BPK, peraturan DPR RI atau tata tertib BPK, kecuali dilakukan bersamaan dengan uji kelayakan. Mereka juga tidak mengindahkan rekomendasi pimpinan DPR RI untuk memproses semua nama,” ungkap mereka dalam keterangan tertulis.
Mereka juga menuding Komisi IX DPR RI menegasikan DPD RI karena DPD RI juga merekomendasikan agar 62 nama tersebut diproses semua.
Pelaksanaan fit and propert test hari ini, sebagaimana undangan yang dilayangkan bernomor: PW/M309/DPR RI/VIII/2019. Surat bersifat Penting itu, mengenai Undangan RDPU Komisi XI DPR RI. Agenda utama surat itu adalah fit and proper test calon anggota BPK RI periode Tahun 2019-2024.
Fit and proper tersebut berlangsung sejak 2-5 Pebruari 2019. Pelaksanaannya dibagi menjadi 8 kandidat perhari. Surat tersebut atas nama Pimpinan Sekretaris Jenderal. ub. Kabag Set Komisi XI DPR RI, yang ditandatangani Urip Soedjarwono. ***
