• Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
No Result
View All Result
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
No Result
View All Result
Home Berita

Polisi Harus Menangkap Jokowi, Kasus Pemberitaan Hoaks Mobil Esemka

Tom Pasaribu SH.,M.H. by Tom Pasaribu SH.,M.H.
15/11/2022
in Berita, Hukum, kp3-iTV, News Flash, Politik, Press Release, Slider Utama
0
Polisi Harus Menangkap Jokowi, Kasus Pemberitaan Hoaks Mobil Esemka
9
SHARES
298
VIEWS
Bagikan Artikel ini

Polisi Harus Menangkap Jokowi, Kasus Pemberitaan Hoaks

Ketika Walikota Solo Jokowi memamerkan mobil Esemka sebagai bahan kampanye saat digadang-gadang menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Setelah terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta selama menjabat 2 tahun kurang lebih mobil Esemka tidak pernah dibahas oleh Jokowi.

Namun ketika Jokowi kampanye calon Presiden Jokowi kembali menyebarkan berita hoaks tentang mobil Esemka sebagai alat kampanye, dimana kala diwawancarai disalah satu Media TV Swasta, Jokowi mengatakan bahwa mobil Esemka telah banyak yang pesan, hasil produksi esemka pertahun sebanyak 6000 unit, bahkan Jokowi mengakatakan kepada pembawa acara kalau mau memesan mobil esemka harus bersedia menunggu 3 Tahun, vidio wawancara tersebut telah dihapus dari Youtube, tetapi masih beredar di medsos.

Apakah sebagai hadiah atau upaya tutup mulut orang yang mewawancarai Jokowi saat itu, kini telah mendapat jabatan di pemerintahan sebagai Duta.

Namun sampai saat ini mobil Esemka yang dijanjikan Jokowi meski sudah 8 Tahun menjabat Presiden belum kelihatan wujudnya.

Berita Hoaks yang disebarkan Jokowi tentang mobil Esemka sudah sebaiknya ditangani kepolisian, untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi.

Disisi lain DPR sebagai lembaga kontrol pemerintah harus lebih serius menangani berita hoaks yang diumbar-umbar Jokowi mengenai mobil Esemka selama 10 Tahun, DPR jangan diam dan pura-pura pikun tentang berita hoaks mobil Esemka yang dilakukan Presiden, sebab hal tersebut menyangkut intregitas negara indonesia di dunia internasional. Sampai saat ini DPR tidak pernah menanyakan keberadaan mobil Esemka Jokowi.

Atas kasus berita hoaks mobil Esemka, DPR harus segera mengambil sikap dan keputusan terhadap Jokowi, terkecuali DPR sudah memiliki deal-deal dengan Jokowi.

Saya sudah mencoba mencari imformasi keberadaan mobil Esemka melalui PT Solo Manufaktur Kreasi, ternyata situsnya sudah tidak aktif, saya mencoba melalui salah satu showroom PT SMK Sabar Boedhi dengan nomor kontak 0271-7851400, yang dimuat tempo pada tanggal 28 Agustus 2020, sebelum tulisan ini saya muat, tapi tidak satupun yang dapat dihubingi.

Tom Pasaribu, S.H, M.H.

Share4Tweet2SendSendShare1
Previous Post

Dwi Fungsi Polri Yang Tersembunyi.

Next Post

RKUHP Demi perbaikan Hukum atau hanya mengejar setoran?

Tom Pasaribu SH.,M.H.

Tom Pasaribu SH.,M.H.

Non Government Organization No. Inventarisasi : 104/D.I/2001 No. inventaris BKB-DKI : 41/STTPKO/K/XII/2004 Telepon : 021-22897860

Related Posts

Jokowi Presiden Inkonstitusional
Arsip Berita

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia
Berita

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut
Arsip Berita

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK
Arsip Berita

PRESS RELEASE

21/06/2025
Partai dan Elite Politik Harus Bertanggung Jawab!!
Arsip Berita

SURAT TERBUKA KE PRABOWO

15/06/2025
Kenapa harga BBM tidak turun, meski harga minyak dunia sudah turun
Arsip Berita

Politik Sapu Jagad

09/04/2025
Next Post
Pancasila, Bukan Alat Kekuasaan dan Politik

RKUHP Demi perbaikan Hukum atau hanya mengejar setoran?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://youtu.be/JTz9zij9Srg
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

Adakah Hubungan Kematian Harry Mulyono Dengan Ijazah Palsu?

26/10/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

29/12/2022
PENGUASA MEGA PROYEK DI POLRI DAN BIN

Membongkar Gurita Bisnis Yang Dilindungi Polri, KPK, Kejaksaan dan BIN

16/01/2023
(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

(RMOL Jakarta) KP3-I Desak PBB Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

26/10/2020
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

0

Fenomena Urbanisasi Pasca Lebaran; Transfer Orang Miskin Ke Kota

0

Soal Plt Pimpinan KPK, Tim Lima Serahkan Nama ke Presiden

0

“Selamatkan Century, Hukum Sudah Kiamat”

0
Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025

Recent News

Jokowi Presiden Inkonstitusional

Pemerintah Indonesia, Lebih Jahat dan Lebih Sadis Dari VOC Terhadap Rakyat Indonesia

29/06/2025
Arti Dan Makna Pancasila Bagi Negara Indonesia

Indonesia Dipastikan Tidak Terlibat Perang Dunia Ke III.

25/06/2025
SURAT TERBUKA Kepada Oppung Luhut

  Surat Resmi Ke Pemerintahan Belanda

23/06/2025
Tuntaskan Kasus Formula E, KP3i Dorong DPRD DKI Minta Audit Investigasi BPK

PRESS RELEASE

21/06/2025
Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Hubungi Kami

GEDUNG KEDAI TEMPO

Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman. Jakarta Timur.
DKI Jakarta – Indonesia.
Kode pos : 13120

”KP3-I [email protected]

”KP3-I (+6221) 22897860

”KP3-I
+62 812 8236 6843

Ikuti Kami

TikTok Kp3-i

Tweet info KP3-i

Tweets by kp3_i

  • Profil KP3-I.com
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat dan Ketentuan Penggunaan
  • Contact

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Hukum
  • Pajak
  • Politik
  • Arsip Berita
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

Copyright © 2025 - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).