Polemik Seleksi Calon Anggota BPK, KP3-I Minta DPR Patuhi Aturan

Artinya sebanyak 64 calon yang mendaftar seharusnya semua diserahkan ke DPD .

“Bila ego dan kesalahan dikesampingkan demi kepentingan bangsa.

Komisi XI tidak perlu juga malu dan gengsi menjalankan aturan dan peraturan, khususnya Tatib pasal 198 ayat (2) sebagai persyaratan formilnya demi terciptanya keadilan bagi para calon anggota BPK.

DPR tidak boleh menghambat hak-hak para calon anggota BPK yang telah lulus administrasi sesuai aturan formil yang sah dan berlaku,” tegas Tom Pasaribu melalui keterangan tertulisnya, Kamis (25/7/2019).

Demi terciptanya keadilan bagi para calon anggota BPK, jelas Tom Pasaribu, DPR tidak boleh menghambat hak-hak para calon anggota BPK yang telah lulus administrasi sesuai aturan formil yang sah dan berlaku.

Secara khusus, Tom menyoroti perekrutan, serta seleksi calon anggota BPK di mana Komisi XI menerapkan penilaian pada makalah.

Padahal, makalah hanya kelengkapan administrasi, serta syarat-syarat lainnya dan tidak ada dicantumkan adanyan penilaian

Dalam perekrutan calon anggota BPK dalam 10 tahun terakhir ini, sepanjang kita ketahui juga tidak pernah dilakukan penilaian makalah seperti menilai sikripsi atau disertasi.

Oleh karena itu, KP3-I berharap DPR tidak menciptakan polemik baru di tengah-tengah masyarakat, di mana akibat adanya penilaian makalah yang dilakukan Komisi X, beberapa dosen yang ikut seleksi calon angota BPK gagal.

“Pernahkah DPR memikirkan akibatnya bagi dunia pendidikan? Dosen yang menjadi salah satu penilai sikripsi disaat seseorang mahasiswa mengikuti sidang sikripsi, masa tidak ngerti buat makalah, padahal dalam syarat formil calon anggota BPK tidak ada penilaian makalah sesuai aturan dan peraturan,” pungkasnya.